Materi Sejarah Kelas 12: Masa Orde Baru di Indonesia

Pahamifren, tahukah kamu mengenai Orde Baru di Indonesia? Mungkin bagi kamu yang lahir setelah tahun 1998, memori tentang era pemerintahan yang satu ini tak begitu kuat. Tetapi, pembahasan Orde Baru ini sangat penting kamu ketahui, sebab hal tersebut memiliki dampak besar bagi perkembangan Indonesia hingga masa sekarang. Biar lebih jelas, kamu bisa mempelajari masa Orde Baru dalam materi Sejarah kelas 12 yang akan Mipi ulas di artikel ini.

Materi Sejarah Kelas 12 Orde Baru

Berdasarkan materi Sejarah kelas 12, pengertian Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah “Orde Baru” diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Supersemar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan, Pahamifren.

Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Sayangnya, beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini, lho.

Latar Belakang Orde Baru

G30S/PKI

Setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S) ditumpas, berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan massa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad/Pangkopkamtib Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.

Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S/PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30S/PKI. 

Kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66.

Kondisi Perekonomian

Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan.

Tuntutan Tritura

Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut, yaitu:

• Pembubaran PKI dan ormasnya.
• Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
• Penurunan harga-harga barang.

Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30S/PKI ada di dalam kabinet baru, yang dikenal sebagai Kabinet Seratus Menteri.

Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh Pasukan Cakrabirawa, hingga akhirnya terjadi bentrokan antara Pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Arif Rahman Hakim gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia.

Supersemar

Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk Jenderal Soeharto. Isi Supersemar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga orde baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan.

Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde baru dalam materi Sejarah kelas 12 adalah sebagai berikut:

Dwifungsi ABRI

Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam rezim Orde Baru.

Terbatasnya Pilihan Politik

Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh tiga partai politik yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS.

Pembangunan yang Masif

Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia.

Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto.

Pemerintahan Sentralistik

Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan kebijakan politik.

Perkembangan Ekonomi dan Politik Masa Orde Baru

Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh Golongan Karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya.

Bisa dibilang, pada materi Sejarah kelas 12 ditekankan bahwa kekuasaan pemerintah Orde Baru sangatlah besar sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbanginya. Hal ini tentu kurang baik bagi sistem demokrasi Indonesia saat itu, Pahamifren.

Runtuhnya Orde Baru

Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, seperti:

• Penghapusan Dwifungsi ABRI.
• Penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya.
• Penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
• Penegakan supremasi hukum.
• Amandemen UUD 1945.
• Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya.

Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era Reformasi.

Nah, itulah rangkuman materi Sejarah kelas 12 mengenai Orde Baru. Buat kamu yang mau mendapatkan materi Sejarah kelas 12 lainnya secara lengkap, kamu bisa mengunduh aplikasi Pahamify di sini.

Mengingat masa Orde Baru menjadi salah satu materi UTBK SBMPTN dan Ujian Mandiri, jangan lupa coba Try Out Pahamify untuk mengukur persiapan UTBK SBMPTN atau Seleksi Mandiri PTN mendatang. Kamu juga bisa mencoba latihan soal PAS gratis melalui fitur Try Out Pahamify, lho.

Ayo, berlangganan aplikasi Pahamify biar lebih maksimal hadapi ujian. Dilengkapi video materi berkonsep gamifikasi, kuis, bank soal SMA, proses belajar online di rumah pasti lebih seru dan bikin paham. Download aplikasinya sekarang!

Penulis: Fitri Dewanty – SEO Content Writer Pahamify